KabarTaka, PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin bersama Ketua DPRD PPU Raup Muin melakukan monitoring di Pelabuhan Speed dan Klotok Penajam serta Pelabuhan Speed yang berada di kawasan Pelabuhan Pertamina Hulu, Selasa (18/8/2026).
Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas, aktivitas pelayanan, serta pengelolaan kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu akses transportasi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Abdul Waris Muin bersama Ketua DPRD PPU Raup Muin meninjau sejumlah fasilitas dan aktivitas yang berlangsung di kawasan pelabuhan. Peninjauan juga mencakup pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat, mekanisme tiket, hingga aktivitas kendaraan yang menggunakan area parkir.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan, pengelolaan fasilitas pelabuhan perlu dilakukan secara tertib dan transparan, terutama menyangkut penggunaan fasilitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kita lihat ada yang menggunakan fasilitas di sini, termasuk aktivitas di area pelabuhan yang berbaur dengan masyarakat. Kalau memang ada penggunaan fasilitas, tentu harus jelas mekanismenya,” ujar Raup.
Ia juga menanggapi adanya informasi mengenai masyarakat yang dapat melintas tanpa membeli tiket. Menurutnya, hal tersebut perlu diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan fakta di lapangan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Kita tidak boleh langsung mengatakan seseorang membayar atau tidak membayar. Fakta di lapangan yang harus dicek. Kalau memang ada dugaan pungli atau hal-hal yang tidak sesuai, nanti aparat bisa turun untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Selain persoalan pelayanan dan tiket, Ketua DPRD juga menyoroti kontribusi aktivitas pelabuhan terhadap daerah, termasuk pemanfaatan fasilitas parkir kendaraan.
“Kalau lewat itu kan mobilnya parkir di situ. Nah, itu ada kontribusinya. Ini yang juga perlu kita lihat dan pastikan pengelolaannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menegaskan, monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berjalan sesuai aturan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kita ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau ada persoalan terkait pelayanan, tiket, penggunaan fasilitas maupun pengelolaannya, tentu harus kita cek bersama dan dicarikan solusi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Abdul Waris.
Ia juga meminta agar pengelolaan fasilitas pelabuhan dilakukan secara transparan, termasuk terkait kontribusi yang dihasilkan dari aktivitas di kawasan tersebut.
“Yang menjadi hak daerah harus jelas, begitu juga dengan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan dengan baik. Kita tidak ingin ada pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegasnya.
Menurut Abdul Waris, hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama DPRD PPU untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pelayanan di kawasan pelabuhan.
“Kita harapkan pelabuhan ini bisa dikelola dengan baik, tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah unsur DPRD PPU, Bapelitbang, Kesbangpol, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. (*)
