KabarTaka, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Model Nilai Publik E-Government di Ruang Rapat Bupati PPU, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Chairur Rozikin, bersama sejumlah pejabat pengelola e-government dari perangkat daerah terkait.
FGD ini merupakan bagian dari penelitian lapangan BRIN mengenai Pengembangan Model Nilai Publik E-Government di Indonesia, dengan menggali pengalaman dan persepsi penyelenggara layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
Pada kesempatan tersebut, Chairur Rozikin menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut dan berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi penerapan e-government di Kabupaten PPU.
Menurutnya, diskusi ini penting karena tidak semua persoalan dalam penyelenggaraan layanan digital dapat tergambarkan melalui hasil kuesioner. Karena itu, pengalaman langsung para penyelenggara layanan diperlukan untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk koordinasi antarperangkat daerah, efisiensi, pemanfaatan sumber daya, hingga dinamika internal organisasi.
“Melalui FGD ini kita bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak tertangkap dalam kuesioner. Kita dapat menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Chairur.
Dalam diskusi, BRIN melalui tim peneliti yang dipimpin oleh Uchaimid Biridlo’i Robby menggali sejumlah aspek yang berkaitan dengan nilai publik e-government, antara lain efektivitas dan efisiensi layanan, keterbukaan informasi, responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, kesetaraan akses layanan, kepercayaan terhadap sistem, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah integrasi aplikasi antarperangkat daerah. Chairur mencontohkan pada sektor kesehatan, penggunaan berbagai aplikasi dapat menimbulkan pekerjaan berulang apabila sistem yang digunakan belum terintegrasi secara optimal.
“Jangan sampai digitalisasi justru membuat pekerjaan menjadi berulang karena data atau laporan harus dimasukkan ke beberapa aplikasi yang berbeda. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita evaluasi bersama,” katanya.
Selain integrasi, FGD juga membahas bagaimana penerapan e-government dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak sosial dan nilai publik secara keseluruhan juga menjadi salah satu tema utama dalam diskusi.
Chairur meminta perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut untuk menyampaikan informasi dan pengalaman secara objektif sesuai kondisi yang dihadapi di masing-masing instansi. Menurutnya, masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penelitian sekaligus evaluasi bagi pemerintah daerah.
Ia berharap hasil penelitian BRIN nantinya dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten PPU dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar semakin banyak aplikasi, tetapi bagaimana sistem digital yang kita bangun benar-benar terintegrasi, efisien, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
