KabarTaka, PENAJAM – Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya berkaitan dengan tanah. Berbagai barang milik daerah, mulai dari kendaraan dinas, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan hingga jalan, irigasi, jaringan serta aset tidak berwujud turut menjadi bagian yang harus dicatat dan dikelola pemerintah daerah.
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Ika Yanuaris Afniatin, mengatakan pengelolaan aset daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut, aset daerah dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
“Merujuk Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, aset itu ada aset bergerak dan aset tidak bergerak,” ungkapnya, Kamis (27/8/2026).
Aset daerah dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme yang sah, termasuk pengadaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, maupun sumber perolehan lainnya.
Adapun kelompok aset yang dimiliki Pemkab PPU mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tidak berwujud. Kendaraan dinas yang selama ini identik sebagai aset pemerintah juga termasuk dalam kelompok peralatan dan mesin.
Ika menjelaskan, pencatatan aset dilakukan setiap kali terdapat penambahan barang di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak hanya berhenti pada proses pembelian, tetapi wajib masuk dalam administrasi aset daerah.
“InsyaAllah sudah tercatat. Kalau ada penambahan, misalkan OPD mengadakan barang baru seperti membeli laptop, otomatis harus dicatatkan. Itu ada mekanismenya sendiri,” jelasnya.
Untuk memastikan pencatatan berjalan sesuai kondisi sebenarnya, BKAD PPU melakukan rekonsiliasi data aset bersama OPD secara berkala. Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan setiap triwulan.
Melalui mekanisme ini, data aset yang dimiliki dan dikelola OPD dapat diperbarui serta disesuaikan apabila terdapat penambahan aset dalam periode berjalan.
“Rekon yang per triwulan itu salah satunya. Setiap ada aset baru, nanti pada saat triwulan dilakukan rekonsiliasi,” ujarnya.
Dengan pencatatan dan rekonsiliasi secara berkala, BKAD PPU berupaya memastikan seluruh aset daerah dapat ter data secara tertib serta memiliki informasi administrasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. (Adv)
