KabarTaka, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan melakukan aktivasi sehari setelah penyerahan kartu kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Langkah ini dilakukan agar instrumen pembayaran nontunai tersebut segera dapat digunakan untuk mendukung belanja operasional SKPD sekaligus mendorong modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD PPU, Hengki, mengatakan aktivasi merupakan tahap penting dalam penggunaan KKPD. Tanpa aktivasi, kartu tidak dapat digunakan sehingga berpotensi menghambat penerapan sistem pembayaran nontunai.
“Setelah penyerahan, kami lakukan aktivasi, didampingi. Target kami kartu ini langsung bekerja dan dimanfaatkan,” kata Hengki, Rabu (21/10/2026).
Penerapan KKPD merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk memodernisasi tata kelola keuangan daerah. Di PPU, BKAD menerapkan pembagian Uang Persediaan (UP) dengan skema proporsional untuk menjaga keseimbangan kebutuhan transaksi tunai dan nontunai.
Hengki menjelaskan, dari total UP yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Uang Persediaan (SKUP), sebanyak 60 persen tetap dialokasikan dalam bentuk tunai, sedangkan 40 persen dialihkan melalui KKPD.
Dengan pembagian tersebut, limit KKPD rata-rata berada di kisaran Rp40 juta per SKPD.
“Pembagiannya sudah kami atur 60:40. Jadi tidak semua UP dialihkan, tetap ada porsi tunai. Untuk KKPD rata-rata di Rp40 jutaan per SKPD, hampir merata,” terangnya.
BKAD akan mengevaluasi efektivitas penggunaan KKPD pada akhir tahun anggaran. Evaluasi tersebut mencakup tingkat penyerapan anggaran serta kepatuhan SKPD dalam menerapkan transaksi nontunai.
“Nanti di akhir Desember baru akan terlihat jelas berapa persen serapannya di masing-masing SKPD,” ujarnya.
Selain mempercepat aktivasi kartu, BKAD PPU juga menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aktivasi user. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna mengenai prosedur penggunaan, keamanan transaksi, serta pertanggungjawaban KKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, BKAD berharap penggunaan KKPD dapat mendukung pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di PPU. (Adv)
