KabarTaka, BATAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyampaikan perihal kesenjangan pembangunan infrastruktur antara Kabupaten PPU dan kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) saat menghadiri audiensi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam di Kota Batam, Selasa, (23/6/2026).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri jajaran DPRD PPU tersebut, Mudyat Noor menyampaikan bahwa keberadaan IKN telah membawa dampak besar bagi PPU. Namun di sisi lain, pembangunan yang masif di kawasan Otorita IKN juga memunculkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Ada beberapa persoalan di dalamnya yang tentu saja menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi kami. Terutama karena pembiayaan pembangunan Otorita berasal dari APBN sehingga pembangunan berjalan luar biasa cepat. Akibatnya muncul jurang kesenjangan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Otorita IKN,” jelas Mudyat Noor.
Selain kesenjangan infrastruktur, Mudyat juga mengungkapkan berbagai persoalan sosial, administratif, hingga tata ruang yang dampaknya masih harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten PPU.
Menurutnya, meningkatnya jumlah pekerja dan aktivitas di kawasan IKN turut memengaruhi pelayanan publik di PPU, mulai dari kebutuhan layanan kesehatan hingga persoalan administrasi pertanahan masyarakat.
“Persoalan sosial seperti penyakit menular, stok obat di puskesmas yang cepat habis karena menjadi rujukan BPJS bagi pekerja IKN, hingga persoalan tata ruang dan kepemilikan lahan masyarakat yang kini masuk kawasan Otorita IKN masih menjadi tantangan yang kami hadapi,” lanjutnya.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab PPU memperkuat sinergi sekaligus mempelajari pengalaman BP Batam dalam mengelola kawasan strategis berbasis investasi dan industri.
Sementara itu Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh pembelajaran terkait pengelolaan kawasan strategis, mengingat PPU saat ini berperan sebagai gerbang utama menuju IKN.
“Kedatangan kami hari ini ingin belajar bagaimana mengelola kawasan strategis. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa kami bawa dan diterapkan di Penajam Paser Utara,” katanya.
Menanggapi itu, Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa Batam pernah mengalami kondisi serupa saat mulai dikembangkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kunci keberhasilan pengembangan kawasan strategis terletak pada sinergi antara pemerintah daerah dan otorita yang mengelola kawasan tersebut.
“Yang paling penting adalah bagaimana membangun sinergitas antara otorita dengan kabupaten yang terdampak. Bagaimana mendesain perencanaan bersama sehingga Penajam Paser Utara terlibat dalam perencanaan pembangunan IKN,” kata Amsakar.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah rekomendasi strategis turut dibahas, di antaranya pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan Otorita IKN, penyusunan kesepakatan kewenangan pelayanan publik, perumusan kebijakan prioritas untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, hingga pengembangan pelabuhan di wilayah PPU sebagai simpul logistik pendukung IKN.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmennya untuk terus belajar dari berbagai praktik terbaik pengelolaan kawasan strategis guna memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga yang maju, berdaya saing, dan mampu tumbuh seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara. (*)
