KabarTaka, PENAJAM – Ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam dua tahun terakhir berada dalam tekanan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat yang mencapai 87 persen membuat perubahan kebijakan transfer langsung memukul kemampuan keuangan daerah.
Kepala BKAD PPU, Muhajir mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari penyesuaian dana transfer pusat ke daerah.
Porsi pendapatan yang bersumber dari transfer jauh lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun transfer antardaerah.
“Kalau kita sandingkan dengan komponen pendapatan yang bersumber dari pusat, itu di angka 87 persen TKD. Selebihnya PAD dan transfer antar daerah,” kata Muhajir, Jumat (21/8/2026).
Besarnya porsi tersebut membuat setiap perubahan transfer pusat ikut memengaruhi kebijakan fiskal PPU, termasuk kemampuan membiayai program yang telah disusun.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab PPU tidak menghentikan seluruh program pembangunan Program dalam RPJMD tetap dijalankan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Muhajir mengatakan pemerintah daerah harus berani menentukan program mana yang lebih dulu dijalankan, terutama yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Dari sekian program kepala daerah yang disusun, kita pilih yang bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Pola itu diterapkan dengan mencicil program prioritas melalui APBD. Salah satunya program Kartu Penajam Cerdas (KPC), di samping program lain yang telah masuk dalam rencana pembangunan daerah.
Menurut Muhajir, keterbatasan fiskal memang membuat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah tidak bisa dikerjakan sekaligus. Program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Program yang sudah kita susun dalam APBD dengan pencapaian program-program yang masuk RPJMD akan kita laksanakan, kita kerjakan, sehingga apa yang menjadi visi misi tetap bisa berjalan,” katanya.
Ia menegaskan kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tahapan pelaksanaan program.
Pemerintah daerah tetap harus bergerak, meski dengan kemampuan anggaran yang jauh lebih terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan. (Adv)
