KabarTaka, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menghadiri Webinar Sinergi Penguat Ideologi Aparatur (SIGAP) secara daring di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati PPU Lantai II, pada Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut turut diikuti oleh jajaran jajaran pemerintah daerah, antara lain Kepala Bagian Pembangunan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten PPU.
Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar roda penggerak administrasi birokrasi, melainkan wajah dan benteng utama kedaulatan negara. Sebagai pelayan publik dan perekat bangsa, integritas seorang ASN tidak hanya diukur dari pencapaian target kerja teknis atau akademis, melainkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 terinternalisasi dalam tindakan sehari-hari.
Di era transformasi digital yang bergerak cepat, tantangan terhadap ideologi ASN dinilai makin kompleks. Derasnya arus informasi, polarisasi politik, hingga potensi penyebaran paham radikalisme menjadi ujian nyata bagi komitmen kebangsaan para abdi negara.
Oleh karena itu, penguatan pemahaman ideologi bagi ASN dinilai sangat krusial karena tiga alasan utama, pertama menjaga netralitas birokrasi: Pancasila mengajarkan kesetaraan dan keadilan. ASN yang berideologi teguh akan mampu berdiri di atas semua golongan, menjaga netralitas politik, dan melayani tanpa diskriminasi.
Kemudian kedua imunitas dari Paham Radikal dan Intoleran: Pemahaman ideologi yang kuat berfungsi sebagai filter internal agar ASN tidak mudah terpengaruh oleh narasi pemecah belah di ruang digital.
Selanjutnya pada poin ketiga adalah landasan Etika dan Profesionalisme: Nilai Pancasila menjadi akar etika publik untuk mencegah perilaku koruptif, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum.
Penguatan ideologi ASN saat ini diselaraskan dengan Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Untuk memastikan ideologi tetap menjadi napas dalam birokrasi, terdapat tiga langkah strategis berkelanjutan yang perlu diterapkan, yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Pengintegrasian materi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang relevan dengan isu kontemporer pada Pelatihan Dasar (Latsar) maupun Pelatihan Kepemimpinan.
Keteladanan Pemimpin (Lead by Example): Pejabat struktural dan Pimpinan Tinggi harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga netralitas.
Pengawasan dan Penegakan Etika: Pembentukan sistem pengawasan yang efektif oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersama instansi terkait untuk mendeteksi serta menindak pelanggaran etika ideologi.
Sebagai penutup, ditekankan bahwa ideologi bukanlah sekadar slogan hafalan, melainkan kompas moral dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Dengan ASN yang berideologi tangguh, netral, dan profesional, birokrasi Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai dinamika zaman sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)
