KabarTaka, NUSANTARA — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan perencanaan yang terperinci, terukur, dan dikendalikan secara konsisten dalam setiap tahap pelaksanaannya.
Pesan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, saat menjadi narasumber dalam Kuliah Tamu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan IKN”. Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 peserta, termasuk kalangan akademisi, ini membuka ruang diskusi untuk memahami proses perencanaan dan implementasi pembangunan IKN dari sisi teknis, regulasi, serta manajemen proyek.
“Saya pertama tentu saja mengucapkan terima kasih kepada ITB, diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah umum karena buat kami (Otorita IKN) adalah suatu sarana untuk melakukan sosialisasi apa yang sedang, apa yang sudah, dan apa yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Karena banyak mengetahuinya dari sosmed dan sebagainya. Saya ingin memberikan informasi yang lengkap mengenai IKN ini, untuk itu judulnya ada dua yaitu mengenai perencanaan dan juga mengenai pelaksanaan pembangunan,” sambutnya dalam acara yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom, pada Jumat (8/5/2026) tersebut.
Dalam paparannya, Danis menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan proses yang muncul tiba-tiba. Ia memaparkan kembali jejak gagasan pemindahan ibu kota sejak masa Presiden Soekarno hingga beberapa periode pemerintahan setelahnya. Menurutnya, pemindahan ibu kota dilakukan bukan sekadar untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga untuk mengurangi beban Jakarta, membuka pusat pertumbuhan baru, serta mendorong pemerataan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Danis juga menekankan bahwa perencanaan IKN disusun secara berjenjang dan berbasis regulasi, mulai dari rencana induk, peraturan presiden, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga rencana pengembangan kawasan. Perencanaan tersebut dilengkapi dengan 8 prinsip pembangunan dan 24 Key Performance Indicators (KPI) yang terukur, termasuk penerapan bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, transformasi infrastruktur terpadu, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Pada aspek pelaksanaan, Danis menggambarkan kompleksitas pembangunan tahap awal IKN yang melibatkan 115 paket konstruksi di dalam kawasan, serta berbagai pekerjaan pendukung di luar kawasan seperti jalan tol, bendungan, intake air minum, jaringan energi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan tahap awal tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kemudian dilanjutkan oleh Otorita IKN dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, sektor swasta dalam dan luar negeri, hingga masyarakat.
Kuliah tamu ini turut membuka ruang diskusi akademis mengenai berbagai isu pembangunan IKN, mulai dari konektivitas kawasan, pengelolaan lahan, energi, pembiayaan, hingga kebutuhan sumber daya manusia dalam pembangunan infrastruktur. Menutup kuliah tamu, Danis berpesan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan membutuhkan generasi yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman, integritas, dan networking yang kuat.
“Pintar itu harus, kompetensi itu harus didukung oleh pengalaman, bukan hanya teori. Kemudian integritas harus dijaga, karena tidak cukup hanya kompetensi saja. Dan yang terakhir, kembangkan networking seluas mungkin,” tutupnya. (OIKN)
